Asal-usul UU ITE versi Anekdot Negeri



Undang-Undang ITE. Pasti di benak rekan-rekan “pasal karet”. Memang tidak bisa dipungkiri, di dalam UU ITE terdapat pasal yang multitafsir, yang mempunyai kemungkinan salah tafsir dan tentunya apabila hal itu terjadi, keadilan hanya sekadar impian (bagi yang lengah dan yang tidak punya kuasa).

Sudah bukan rahasia lagi kalau hukum di negeri sulap ini bisa menyulap hukum menjadi bahan makanan elite politik yang memiliki watak-watak dictator sepeninggalan orba (red: orde baru). Menghalalkan segala cara demi menutupi kepentingan pribadi, dengan embel-embel “merakyat, dan berkeadilan”.

Husnuzon. Sikap yang tepat menyikapi UU ITE yang dibuat oleh para wakil rakyat yang selalu merakyat tentunya. Tujuan wakil rakyat sudah bagus membuat UU ITE tersebut, agar tidak ada lagi netizen-netizen yang “barbar” di medsos-medsos. Tetapi, sebaiknya para wakil rakyat juga memperhatikan UU ITE tersebut, karena itu tadi banyaknya pasal karet yang membuat image “dictator” di kalangan rakyat negeri tercinta ini. Harus ada revisi dan pengkajian ulang lagi mengenai UU ITE agar terciptanya transparansi keadilan. Maksudnya, keadilan yang jelas dan gamblang arah keadilannya, mengarah ke keadilan untuk semua kalangan.

Tercatat di berbagai sumber, negeri ini menduduki posisi teratas pengguna media elektroniknya dengan total ada 130 juta lebih pengguna medsos aktif di negeri ini. Baik aktif di media facebook, twitter, instagram, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Tetapi, tingkat ke “barbaran” netizen Indonesia paling top juga, wow. Semua yang berbau rasis, SARA tidak segan mereka lontarkan di media publik yang notaben dilihat seluruh manusia di alam dunia ini. Hal ini lah yang membuat image netizen negeri ini dicap ‘buruk’ oleh netizen luar negeri.

Bertolak dari data di atas terbentuklah “Undang-Undang ITE (Informasi, dan Transaksi Elektronik)” yang menekan tingkat ke “barbaran” penduduk alam dunia maya negeri ini.

Post a Comment

0 Comments